Pembangunan Merata, Ekonomi Indonesia Bertahan

Comments 857 Views Views


Pembangunan Merata, Ekonomi Indonesia Bertahan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan dan sejarah bangsanya. Setidaknya, itulah yang disebutkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato terakhirnya pada 17 Agustus 1966. Karena itu, perekonomian Indonesia dari sisi perspektif sejarah, tentunya sangatlah penting untuk dipelajari. 

Selama 72 tahun Indonesia merdeka dan dipimpin tujuh Presiden, pasang surut perekonomian nasional telah dilalui. Setiap era pemerintahan tentunya memiliki tantangannya sendiri, yang akhirnya melahirkan respons kebijakan yang berbeda.

Pada era Presiden Soekarno, setidaknya Indonesia mengalami tiga fase perekonomian. Mulai dari penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.

Pasca kemerdekaan yakni tahun 1945-1949, kegiatan produksi, perdagangan, dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil karena berdasarkan hasil konferensi meja bundar, semua keb?akan ekonomi harus berdasarkan izin Belanda. Hal ini menyebabkan kapasitas produksi menurun, aset produktif rusak akibat perang, inflasi tinggi karena kelangkaan barang, peningkatan uang beredar tidak terkendali untuk menutup defisit anggaran, bahkan sampai ekspor dan impor terhenti akibat blokade.

Seakan tak mau tinggal diam, pemerintah pun berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Diantaranya, melalui sistem alibaba yang mewajibkan pengusaha etnis Tionghoa memberi pelatihan kepada pengusaha Bumiputra, dan program benteng alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir bumiputera. 

Seiring berjalannya waktu, Indonesia lagi-lagi dalam kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif. Sejak awal 1990an, inflasi rata-rata 9% per tahun dan turun menjadi 6% per tahun pada 1996, cadangan devisa meningkat 38% menjadi US$ 28 miliar. Hingga akhirnya terjadi krisis moneter pada tahun 1998 yang masih jelas teringat dibenak kita dan akhirnya melengserkan Presiden yang saat itu menjabat, Soeharto.

16 tahun berselang, kondisi ekonomi di Indonesia masih diliputi ketidakpastian dari ekonomi dunia. Pemerintahan Jokowi yang baru menjabat pada 2014 pun langsung mengusung program Nawacita untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan mampu berdaya saing tinggi.

Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan supaya menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintahan ini menjalankan program-program pemerataan. 

Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi memilih menata alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada anggaran 2015 dan mengalihkan ke sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Masing-masing sektor mengalami peningkatan sebesar 117,7%; 10,8%: dan 54,1% pada tahun 2017 ini.

Pemerintah juga menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas.  Kebijakan ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu, dari semua kebijakan tersebut, diharapkan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, menekan pengangguran dan penurunan rasio gini.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus