Anggaran Pilkada Diusulkan Lewat APBN

Comments 30 Views Views


Anggaran Pilkada Diusulkan Lewat APBN

SIPerubahan - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai perlu dievaluasi. Pilkada semestinya dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Pilkada harus dengan APBN. Lebih mudah dikontrol. KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga enggak perlu mengemis sama DPRD setempat untuk anggaran," kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar, dalam acara diskusi publik Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif di Jakarta, Selasa (7/11).

Menurutnya, politisasi anggaran rentan terjadi jika pendanaan pilkada tetap dibebankan ke APBD. Penyelenggara pilkada juga dapat kehilangan independensi. Sebab, KPU tentu perlu melobi DPRD terkait anggaran. "Rentan terjadi politisasi dan korupsi terhadap dana pilkada kalau masih APBD," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kajian Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdagri, Siti Aminah mengungkapkan, terjadi peningkatan penganggaran untuk pilkada. Dicontohkan, Pilkada Kota Batu, Malang Jawa Timur pada 2017, anggarannya meningkat 59 persen dari pilkada 2012. 

Total pembiayaan pada 2012 hanya Rp7,5 miliar. Sedangkan pada 2017 menjadi Rp12,7 miliar. Salah satu penyebab peningkatan yakni honorarium badan ad hoc penyelenggara serta biaya tahapan persiapan serta pelaksanaan.

"Honorarium pilkada di Kota Batu meningkat 47 persen dari tahun 2012 ke tahun 2017. Biaya tahapan persiapan dan pelaksanaan meningkat 65 persen," katanya.

Dia menyatakan, terdapat lima faktor inefisiensi sehingga pendanaan pilkada melonjak. Misalnya, banyaknya kelompok kerja (pokja), pokja tidak permanen, standar harga yang berbeda, biaya pengadaan alat peraga dan bahan kampanye tidak rasional. "Serta tidak sesuainya jumlah tempat pemungutan suara dibandingkan dengan jumlah pemilih," tukasnya.

Anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak dengan tujuan menyerentakkan pemilihan dalam waktu berdekatan memang berpotensi meningkatkan anggaran. "Tidak akan ada efisiensi. Padahal kan yang besar biaya honorarium, sosialisasi, distribusi, dan kampanye," kata Pramono.

Terkait pendanaan lewat APBN, menurutnya hal itu sepatutnya dipertimbangkan. Harapannya, perencanaan anggaran di tingkat pusat membuat pilkada lebih optimal.

Dia menuturkan, pihaknya selama ini kerap kesulitan menerima dana pilkada dari daerah. Pasalnya, setiap daerah tentu mempunyai program pembangunan. "Kadang mungkin sulit kalau harus menyisihkan untuk Pilkada. Jadi makanya usulan kita kanjuga dipotong," ujarnya.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus