Nilai Ekspor Kulit dan Barang Jadi Kulit Mencapai US$ 162 juta


Nilai Ekspor Kulit dan Barang Jadi Kulit Mencapai  US$ 162 juta

 

“Industri kulit, barang jadi dan alas kaki merupakan industri strategis dan prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan RIPIN 2015-2035.” Demikian yang disampaikan oleh Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Achmad Sigit Dwiwahono pada acara pengukuhan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) di Hotel Golden Boutique, Jakarta, (18/05/17).

Laju industri tersebut s/d Triwulan I tahun 2017 mencapai 7,41 % yang berarti lebih tinggi dibandingkan industri pengolahan non-migas sebesar 4,71 %.

“Nilai ekspor kulit dan barang jadi kulit s/d tw I 2017 mencapai US$ 162 juta dan menyerap 192 ribu orang,” kata Sigit.

Industri penyamakan kulit nasional merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan karena kualitas kulit nasional sudah diakui dunia sebagai bahan baku barang jadi kulit dan alas kaki berkualitas tinggi.

“Potensi pengembangan kulit juga sangat baik karena ekspor alas kaki yang cenderung meningkat setiap tahunnya”.

Namun, meskipun demikian industri tersebut masih menghadapi masalah yakni kontinuitas pasokan bahan baku berupa kulit hewan baik dari dalam negeri maupun impor. Hal ini dikarekanan adanya kendala tata niaga impor, permasalahan limbah, keterbatasan SDM yang terampil, prosedur karantina serta kebijakan bea keluar ekspor kulit.

Sigit menyebutkan, setidaknya diperlukan beberapa insentif/kebijakan yang dinilai paling berpotensi mendongkrak pertumbuhan dan mengatasi permasalahan pada industri kulit dan barang jadi kulit.

“Misalnya menghilangkan prosedur karantina untuk kulit jadi, pengaturan ekspor kulit mentah sebagai bahan baku industri kulit yang berpihak kepada industri dalam negeri, menghapus regulasi impor dari semua negara tanpa mengurangi pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan fasilitasi pengelolaan limbah industri kulit oleh pemerintah daerah dan pusat serta meningkatkan kemampuan SDM industri melalui pendidikan vokasi," ujar Sigit.

Sigit mengaku, insentif kebijakan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kementerian Peirndutrian. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor khususnya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdaganagan, Asosiasi dan seluruh pelaku usaha industri kulit dan barang jadi kulit serta industri terkait lainnya.

Pada acara Pengukuhan APKI tersebut Sigit berharap ada ide dan gagasan dari para peserta terkait langkah strategis yang dapat dilakukan  guna mendorong kemajuan industri penyamak kulit, barang jadi kulit di Indonesia.

“Dengan masukan dari bapak/ibu sekalian semoga dapat tersusun road map serta langkah pengembangan industri yang komprehensif agar industri ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi negara eksportir kelas dunia," pungkasnya.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus