Bawaslu Minta KPU Terima Dokumen PKPI, Partai Idaman dan PBB

Comments 30 Views Views


Bawaslu Minta KPU Terima Dokumen PKPI, Partai Idaman dan PBB

SIPerubahan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima laporan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Dalam putusannya, Bawaslu yang bertindak sebagai majelis pemeriksa menyatakan bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran parpol.

"Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik," ujar Ketua Bawaslu yang bertindak Majelis Pemeriksa Abhan saat sidang putusan penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU di Lantai 4 Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta, Rabu (15/11).

Bawaslu juga memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI, Partai Idaman dan PBB dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, kata dia, KPU diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKPI, Idaman dan PBB secara fisik.

"Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat 3 hari saja sejak pembacaan keputusan," tandas dia.

Dalam kesimpulan putusan, Bawaslu menyatakan bahwa ketiga partai pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Bawaslu menilai pengutamaan penggunaan sipol sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran tidak mendasar.

"Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU Pemilu sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu," tutur dia.

Lebih lanjut, Abhan menegaskan bahwa pada subtahapan pendaftaran parpol, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus mensyaratkan PKPI, Idaman dan PBB tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan pasal 176 dan 177 UU Pemilu.

"KPU memiliki wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta pemilu pada subtahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 178 UU Pemilu dan Pasal 3 ayat 2 PKPU 11/17. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan dalam sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur administrasi pemilu," terang dia.

Tak hanya itu, kata Abhan, Bawaslu menilai surat penyampaian hasil pendaftaran partai politik mengandung cacat prosedur. Surat tersebut menerangkan bahwa PKPI, Idaman dan PBB telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.

"Dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data parpol maka dipandang perlu agar parpol (PKPI, Idaman dan PBB) memasukkan data melalui SIPOL setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi," pungkas dia.

Sampai berita ini diturunkan, Bawaslu masih membacakan putusan untuk tujuh laporan lainnya, yakni Partai Bhinneka Indonesia, PKPI Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan Partai Indonesia Kerja (PIKA).

Sumber: Berita Satu

Post a Comments
blog comments powered by Disqus