Aparat Hukum Jangan Berpolitik

Comments 1869 Views Views


Aparat Hukum Jangan Berpolitik

SIPerubahan - Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammad Khoirul Anwar  menegaskan seluruh aparat hukum agar menjaga netralitasnya di tahun politik 2018 hingga 2019.

Mantan Komisoner Ombudsman RI ini  menyikapi pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto sebagai saksi oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan korupsi program 7 Sanggar Lorong program Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Khoirul, hukum bisa dijadikan alat politik oleh pihak tertentu untuk menjegal calon atau kandidat yang ingin maju menjadi kepala daerah. Bagi Khoirul,  praktik demikian bisa saja terjadi di Makassar.

"Kita tidak berpretensi, tapi kita pernah menemukan hukum dijadikan alat politik untuk menjegal calon yang kiranya bisa menghalangi tujuan dari seseorang," kata Anwar sebagaimana dikutip Sindonews, Rabu (3/1).

Anwar menegaskan polisi jangan berpolitik, aparat hukum harus mengikuti peraturan Kapolri yang mengatur independensi dan netralitas Polri dalam menyelidiki suatu kasus dugaan tindak pidana terhadap Danny Pomanto.

"Pak Danny minta (pemeriksaan) dibuka langsung, itu sebuah tantangan keterbukaan yang luar biasa. Itu bisa. Seharusnya penyidik atau penegak hukum lainnya, kita semua berharap tak ada lagi yang dimanfaatkan dan dikaitkan dengan politik hukum," tutur Khoirul.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus