Beban Citra Buruk DPR


Beban Citra Buruk DPR

Sebuah survei dari Global Corruption Barometer (GCB) yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai  lembaga terkorup di Indonesia ditanggapi dingin oleh publik dan ditanggapi panas oleh elite.

Publik dingin menanggapinya karena bukan hal yang baru citra DPR terpuruk. Sepanjang tahun, survei-survei selalu menempatkan lembaga legislatif tersebut sebagai institusi yang citranya negatif. Praktik korupsi yang menyeret sejumlah politisi senayan menjadi pemicu sikap pesimis publik pada lembaga DPR.

Sementara di tingkat elite, survei ini cenderung ditangkap sinis oleh elite itu sendiri. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku DPR mendapat anggaran 0,01 hingga 0,02 persen dari total dana APBN. Itu sebabnya dia keberatan dengan hasil survei dari GCB yang menyatakan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Pengakuan Fadli Zon ini sedikit menggelitik kita untuk tersenyum bersama-sama. Dengan alasan anggaran kecil yang diterima DPR itu, Fadli zon bilang mustahil rasanya para anggota DPR melakukan korupsi.

DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara  tentu tidak memerlukan anggaran besar seperti lembaga-lembaga lainnya. Nah, kalau alasannya DPR hanya menerima sedikit anggaran dari APBN, maka tidak mesti DPR mustahil melakukan praktik korupsi. Lagi pula, bukankah korupsi itu tidak bisa diukur dan ditentukan oleh besar/kecilnya anggaran yang dikelola DPR?

Bukankah koruptor itu punya banyak cara untuk melancarkan aksinya.? Misalnya saat anggota DPR melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan, boleh jadi saat itu juga para koruptor ini mengambil kesempatan emas untuk mengotak-atik uang rakyat.

Mungkin, sebagian dari kita sudah sering mendengar berapa banyak kasus korupsi yang sering menyeret nama para anggota DPR yang disebut sebagai “penyambung lidah rakyat” itu. Tidak jarang juga, kita sering melihat di televisi berbagai gaya ditunjukkan oleh para koruptor agar memperoleh rasa iba dari kita, rakyat Indonesia. Padahal, dia lupa bahwa saat melakukan korupsi yang paling dirugikan adalah rakyatnya sendiri.

Seperti kasus korupsi yang masih hangat diperbincangkan saat ini. Ya, kasus korupsi E-KTP yang diduga merugikan negara hingga Rp.2,3 triliun itu ternyata juga menyeret banyak nama anggota DPR.

Publik tentu bertanya tanya, "bukankah anggaran E-KTP yang mengurusi ngurusin Kemendagri, apa hubungannya sama DPR?” Memang benar, anggaran proyek E-KTP ini Kemendagri yang kelola, tapi jangan dilupakan juga peran penting DPR. Coba kalau DPR bilang tidak, apa mungkin proyek E-KTP ini bisa gol? Coba kalau ACC dari DPR tidak ada, apa mungkin proyek ini bisa berjalan lancar? Jawabannya tidak mungkin. Sebab kewenangan DPR sangatlah menentukan.

Hemat penulis, predikat lembaga terkorup yang kini disandang DPR berdasarkan hasil survey GCB,  harus diterima dengan legowo. Memang menyakitkan, bahkan mungkin memalukan jika didengar oleh lembaga palayan rakyat di negara-negara lainnya. Namun sekiranya hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama bagi para anggota DPR untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan yang diberikan. Serta, semoga ini menjadi bahan instropeksi diri agar jadi manusia tidak serakah dan mau mensyukuri rejeki yang sudah diberikan Tuhan. Tanpa perlu lagi menambah kekayaan dengan hal-hal yang menyalahi undang-undang, merugikan negara bahkan merugikan anak cucu di masa yang akan datang. Berani DPR?

Post a Comments
blog comments powered by Disqus