Bagaimana Akhir Kasus E-KTP ?


Bagaimana Akhir Kasus E-KTP ?

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP kembali mengguncang publik. Pernyataan Ketua KPK yang memberi sinyal kegaduhan politik bisa terjadi akibat kasus ini menemukan kenyataan.

Setidaknya sejak dua minggu lalu, kasus korupsi E-KTP kembali hangat diperbincangkan. Hal ini dimulai dari sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP. Dalam sidang itu, disebut 25 nama pejabat  dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Apalagi yang terjadi kemudian nama-nama yang terindikasi tersangkut kasus korupsi E KTP tersebar di jejaring komunikasi masyarakat. Pemberitaan cetak dan elektronik pun besar terhadap kasus ini.

Sejumlah pejabat eksekutif yang disebut-sebut diduga menerima dana hibah e-KTP diantaranya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Sementara dari legislatif ada nama Setya Novanto, Teguh Juwarno, Abdul Wahab Dalimunte, Budiman Soejatmiko dan lain-lain.

Menurut KPK, kasus korupsi E-KTP merugikan negara sebanyak  RP 2,314 triliun atau 49% dari total anggarannya. Terdapat tokoh-tokoh besar yang pernah diperiksa sebagai saksi perkara ini di KPK, antara lain adalah Ketua DPR Setya Novanto yang juga menjadi ketua fraksi Partai Golkar periode 2011-2012, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013 Ganjar Pranowo, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR M Jafar Hafsah, mantan pimpinan Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II sejak 2009 hingga Januari 2012 Chairuman Harahap, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan sejumlah anggota DPR lainnya. KPK juga menerima total pengembalian Rp250 miliar dari korporasi dan 14 orang individu.
 
Pembagiannya, Rp220 miliar dikembalikan oleh korporasi dan Rp30 miliar dikembalikan oleh individu, sebagian dari 14 orang yang mengembalikan itu adalah anggota DPR.

Sampai saat ini KPK baru menetapkan 2 orang tersangka yaitu Sugiharto (eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK) dan Irman (eks Dirjen Dukcapil Kemendagri). Besar harapan masyarakat KPK bisa mengusut tuntas kasus ini terlebih yang menjerat nama-nama pejabat yang terdapat dalam dakwaan jaksa.

Banyak tokoh yang mendukung pengusutan kasus ini,  salah satunya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Pasalnya korupsi yang merugikan negara Rp 2,314 triliun itu bisa disebut upaya menggarong negara.

Kasus E-KTP menjadi tantangan komisioner KPK saat ini. Apabila kasus ini tidak bisa diusut tuntas seperti kasus-kasus besar lainnya maka nama besar komisioner dan lembaga KPK menjadi taruhannya. Jangan sampai komisiooner KPK sekarang meninggalkan kasus bagi komisioner KPK selanjutnya. Menurut Uchok Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis berharap KPK bisa fokus penyelidikannya pada tokoh-tokoh besar, Selama ini, ia melihat bahwa KPK ternyata masih gentar dengan politik yang kuat, meskipun seharusnya KPK bertugas menciduk siapapun yang terbukti melakukan korupsi.

Dalam menangani kasus ini KPK harus cepat jangan sampai kalah dengan kekuatan politik yang bermain dalam kasus ini. Sangat disayangkan apabila kasus ini mengkriminalisasikan KPK seperti kasus-kasus sebelumnya. Dukungan masyarakat kepada KPK akan semakin besar apabila mampu menyelesaikan kasus ini. Kekompakan antara KPK dan Kejaksaan dalam mengusut kasus ini sampai selesai akan menaikkan citra hukum di negeri kita. Seperti yang sering dibilang orang bahwa hukum di negara kita tajam kebawah tapi tumpul keatas. Seluruh rakyat Indonesia menantikan akhir dari kasus E-KTP jangan sampai hasilnya mengecewakan bagi masyarakat.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus