Pertarungan Ketiga Pilkada Jatim


Pertarungan Ketiga Pilkada Jatim

Kontestasi Pilkada Jawa Timur memang masih satu tahun lagi. Pilkada yang akan digelar ini merupakan kontestasi pilkada langsung ketiga yang digelar sejak mekanisme pilkada langsung diterapkan.

Boleh jadi pilkada tahun depan juga pertarungan ketiga kali untuk nama-nama tertentu yang sebelumnya sudah mewarnai pilkada jatim di 2008 dan 2013. Setidaknya hal ini terlihat dari mulai memanasnya isu pilkada. Genderang persaingan mulai ditabuh. Aroma pertarungan sengit nama-nama beken sudah mulai nampak jauh-jauh hari. Ini menjadi bukti, kursi Jatim 1 selalu menyajikan cerita tersendiri. 

Publik tentu ingat pada Pilkada Jatim 2008 yang sempat kisruh dan menelan biaya nyaris 1 triliun. Saat itu pilkada harus dilaksanakan sebanyak tiga putaran karena banyaknya sengketa suara. Sungguh sebuah pilkada yang melelahkan dan mahal harganya.

Melihat itu, rasanya pertarungan keras akan terjadi lagi di Pilkada Jatim tahun depan. Apalagi sejauh ini, nama-nama yang muncul sama-sama bersaing kuat, alias tidak jauh berbeda dari segi elektabilitas dan popularitas. 

Mengintip hasil survei Surabaya Survei Centre (SSC), tiga nama teratas paling kuat ditempati Wakil Gubernur Saefullah Yusuf (Gus Ipul), Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Survei yang dilakukan pada medio 10-30 Juni 2017 ini menunjukkan, lewat pertanyaan terbuka atau top of mind, Saefullah leading di angka 26,3 persen, Risma 22,10 persen, dan Khofifah 13,9 persen.

Ketat sekali angka ketiga calon ini. Khofifah yang merupakan “alumni” Pilkada Jatim 2008 dan 2013, kendati kalah dibanding dua nama teratas, nyatanya adalah bakal calon yang tinggi popularitasnya di Jatim. Popularitas tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini mencapai 90 persen. Kemudian menyusul di peringkat kedua Gus Ipul 84,6 persen, dan Risma 79,8 persen.

Untuk segi keterkenalan ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan artis yang juga anggota DPR Anang Hermansyah masuk lima besar dengan angka di atas 50 persen.  

Peta politik Jatim diprediksi akan semakin menarik ketika melihat data alasan memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 24,4 persen ternyata memilih pemimpin yang berasal dari unsur tokoh nasionalis atau politikus. Padahal Jawa Timur merupakan basis organisasi umat islam terbesar, yakni NU. Biasanya dalam setiap konstestasi politik, pengaruh NU sangat kuat. 

Hal ini berkolerasi dengan hasil survei SSC tentang elektabilitas partai politik. PDI Perjuangan yang berhaluan nasionalis berhasil menyamai PKB menjadi jawara dengan angka 20 persen. Partai berlambang banteng ini unggul 0,2 persen ketimbang PKB. 

Bisa dimaknai pola perilaku pemilih di Jatim dalam menentukan pilihan politik sudah terbagi antara loyalis NU dan kubu nasionalis. Persaingan politik kemudian akan menjadi antiklimaks atau tidak seru lagi jika dua haluan ini malah bergabung di Pilkada Jatim. Misalnya, Gus Ipul menggaet Risma menjadi wakilnya, maka resmi terjadi perkawinan PKB dan PDI Perjuangan. Jika itu terjadi, jalan cerita Pilkada Jatim sudah dapat ditebak.

Rilis dari SSC juga menyampaikan secara umum pemerintahan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari sebesar 48.10 persen responden  berpendapat kondisi Jawa Timur sekarang lebih baik dibanding kondisi pemerintahan sebelumnya. Hanya 2.10% yang berpendapat lebih buruk. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Soekarwo sebesar 65.80 %, sedangkan untuk Wagub Saifullah Yusuf sebesar 49.90 %.

Gus Ipul mendapat keuntungan dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov Jatim. Selaku Wagub, ia sama seperti calon incumbent pada umumnya yang dapat memamerkan hasil kinerjanya selama dua periode sebagai Wagub.

Di samping itu semua, jangan melupakan nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga memiliki elektabilitas yang cukup baik. Namun, nampaknya bupati berprestasi ini lebih mengincar posisi Calon Wakil Gubernur. Survei SSC menunjukkan, Anas menempati posisi teratas sebagai Cawagub dengan angka 12,9 persen. 

Sedikit mengesampingkan peta politik calon-calon Gubernur, nyatanya Pilkada Jatim menyisakan persoalan, yakni kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan adanya perhelatan pilkada serentak. Hanya separuh publik Jatim yang mengetahui akan ada Pilgub pada tahun 2018. 

Pengetahuan publik terhadap waktu Pilgub Jatim terbilang rendah menandakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait belum cukup berhasil. Hal ini bisa jadi akan memengaruhi keterlibatan pemilih pada hari H pemilihan. Jika pemilih jauh-jauh hari sudah minim informasi, maka dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih akan ikut rendah.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus