Menyongsong Pemilu 2019


Menyongsong Pemilu 2019

Suasana di dalam ruangan sidang paripurna gedung DPR/MPR RI pada hari Kamis, 21 Juli 2017 begitu dinamis. Pergulatan argumentatif selama kurang lebih 10 bulan Panitia Khusus RUU Pemilu akan mencapai titik klimaks di hari itu. Partai-partai politik sebagai representasi suara rakyat di parlemen bergerak, saling lobi, saling bujuk, saling tawar-menawar.

Ada lima paket RUU Pemilu yang akhirnya diputuskan untuk di voting oleh para wakil rakyat. Semakin malam, semakin mengerucut, hanya tersisa dua paket untuk di bawa ke voting.  Pertarungan paket ini hanya terletak di poin Presidential Threshold. Koalisi partai penguasa menginginkan Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi-25 persen perolehan suara sah. Singkat cerita,  paket A menang secara aklamasi karena barisan partai non pemerintah memutuskan walk-out.

Paket A berisikan Presidential Threshold: 20-25 persen, Parliamentary Threshold: 4 persen dengan Sistem Pemilu terbuka dan konversi suara menggunakan metode sainte lague murni.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memang selalu melahirkan dinamika di tingkat elite. Upaya mengubah aturan main selalu terjadi pada setiap pemilu sejak era reformasi. Publik berharap aturan pemilu lebih stabil, tidak selalu berubah-ubah, serta mudah dan sederhana.

Publik juga berharap, agar penyelenggara Pemilu (KPU) tidak dibikin bingung dengan perubahan-perubahan aturan di tiap jelang Pemilu. Tahun 2019, akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memaksa agar Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif dilakukan serentak. Lagi-lagi penyelenggara pemilu harus dihadapkan dengan penyesuaian ulang pengaturan pemilu.

Harian Kompas pernah meluncurkan hasil jajak pendapat, yang hasilnya menyebutkan bahwa respoden berharap ke depan UU Penyelenggaraan Pemilu lebih stabil, tidak mudah diubah-ubah lagi. Setidaknya RUU yang sedang dibahas saat ini bisa dipakai untuk dua sampai tiga pemilu mendatang.

Sejarah mencatat, empat pemilu yang sudah digelar sejak era reformasi menggunakan UU yang berbeda. Aturan main keempat pemilu itu pun berubah-ubah. Sebut saja soal cara menentukan pilihan. Dalam pemilu 1999-2004, pemilih menggunakan cara mencoblos, tetapi pada Pemilu 2009 diubah dengan mencontreng. Mencontreng kemudian dinilai kurang cocok dan kembali dengan cara mencoblos dalam Pemilu 2014.

Perjalanan perubahan UU Pemilu sejak era reformasi ini adalah semangat menyajikan penyederhanaan dari proses pemilu. Penyederhanaan yang dimaksud terkait pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah partai di DPR. Untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu digunakan mekanisme ambang batas pemilihan (electoral threshold).

Pekerjaan yang tak ringan selalu menghinggapi KPU selaku otoritas negara yang dibebankan untuk menjadi operator pemilu. Untuk RUU Pemilu 2019 yang baru di sahkan misalnya, masih harus melewati fase gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang tidak puas dengan hasil UU Pemilu membawanya ke jalur pengadilan konstitusi.

Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi penyelenggara pemilu. Padahal, tahapan-tahapan pemilu sudah harus dimulai sejak sekarang, mengingat waktu yang semakin mepet. Pembahasan anggaran, pembahasan format baru karena Pilpres dan Pileg yang serentak, sepatutnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sesuai dengan amanat UU Pemilu yang baru.

Akibat pembahasan UU Pemilu yang lama dan penuh dinamika, KPU Pusat sebagai otoritas tertinggi penyelenggara pemilu harus mempersiapkan berbagai skenario aturan main untuk Pemilu mendatang. Skenario yang nantinya menjadi Peraturan KPU ini dibuat dengan menimbang berbagai kemungkinan kondisi politik yang terjadi, termasuk kemungkinan jika kemudian MK mengabulkan permohonan penggugat UU Pemilu 2019.

Berdasarkan UU Pemilu yang baru, pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan hasil pemilu tahun 2014. Sebenarnya, ini mempermudah kerja KPU, karena sudah bisa memetakan format pertarungan Pilpres 2014 karena sudah mengantongi jumlah kursi dan perolehan suara partai politik. Namun kemudian persoalan menjadi semakin tidak sederhana jika MK memutuskan Presidential Threshold 0 persen.

Kalau itu terjadi, maka dipastikan kontestan yang mendaftar Pilpres akan ramai, maka KPU pun harus memformat dan menganggarkan ulang beban biaya Pemilu 2019.

Masih dari hasil kajian Kompas, dari sekelompok responden yang mengatakan mengikuti setiap pemberitaan terkait RUU Pemilu, tiga dari empat orang menyatakan masih perlu ambang batas pencalonan Presiden. Hampir separuh di antaranya beralasan, ambang batas tetap diperlukan untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Memang, PR besar KPU selaku penyelenggara Pemilu tak hanya Pilpres dan Pileg semata. Pekerjaan yang paling dekat bagi KPU adalah memverifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2019 dan memastikan Pilkada serentak 2018 berjalan dengan tertib, jujur dan adil. Tahapan-tahapan menuju 2019 ini akan membuat KPU secara otomatis mengkonsolidasikan diri kembali dengan aturan-aturan baru. Semua tingkatan penyelenggara pemilu, mulai dari KPU hingga ke tingkat PPS wajib memperoleh sosialisasi ulang terkait peraturan-peraturan dan format baru.

Belum lagi sosialiasi secara akademik ke kampus-kampus maupun ke komunitas masyarakat mengenai penambahan alokasi kursi bagi DPR, biaya saksi dan jadwal verifikasi partai politik.  Mengenai biaya saksi, masih belum diputuskan apakah dibebankan kepada negara. Lagi-lagi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun nantinya saksi-saksi dari partai politik dibebankan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemasan Pemilu

Dari semua tupoksi KPU, yang menjadi tugas maha berat sesungguhnya adalah memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi. Sosialisasi kepada pemilih, ajakan untuk menggunakan hak pilih, kampanye tata acara memilih masih menjadi tugas utama KPU pada setiap rangkaian pemilu. Percuma saja jika aturan kuat, pesertanya banyak, pemilunya sederhana, namun masyarakat enggan datang ke bilik suara.

Kemasan-kemasan pemilu yang atraktif, yang tidak kaku, sudah sepatutnya didesain oleh KPU. Bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, berupa generasi milenial dan generasi Z membutuhkan sesuatu yang berbeda dari sebuah pesta demokrasi. Pemilu akan menarik jika dikemas dengan menarik, sesuai dengan perkembangan zaman. 

Menjadi beban KPU juga pada setiap perhelatan pemilu, memastikan hak memilih warga negara tersalurkan. Jangan ada lagi warga negara yang merasa menjadi korban diskriminasi karena tidak mendapatkan tiket untuk menyalurkan hak suaranya. Kaum miskin kota, penyandang disabilitas, adalah warga negara yang harus benar-benar dipastikan hak suara mereka terpenuhi.

Pemilu 2019 harus dipastikan lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya. Sebuah prestasi bagi penyelenggara pemilu saat ini, jika kemudian Pemilu 2019 berjalan dengan lancar, jujur, mandiri dan adil.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus