Kursi Kabinet Untuk Cikeas, Senjata Lunakkan SBY


Kursi Kabinet Untuk Cikeas, Senjata Lunakkan SBY

Sebelum pengesahan undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu), banyak dinamika yang terjadi di ranah elit politik. Partai-partai oposisi dibujuk penguasa untuk bergabung ke Istana. Kursi Menteri menjadi tawaran yang menggiurkan bagi partai politik manapun, tak terkecuali partai oposisi seperti Gerindra, PKS dan Demokrat.

Jelang pengesahan UU Pemilu juga, Partai Demokrat yang kerap memposisikan diri sebagai partai penyeimbang dianggap masih bisa dibujuk untuk melunak, mendukung pilihan pemerintah berupa Presidential Threshold  20-25 persen.

Tawaran yang diberikan pihak Istana pun tak tanggung-tanggung. Sang putra mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawari langsung kursi Menteri. Konon katanya, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disiapkan untuk AHY.

Presiden Jokowi nampaknya ingin melunakkan hati Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar mau ikut barisan pemerintah. Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, gagal dijinakkan oleh Jokowi kendati berbalas kunjungan beberapa waktu lalu. Prabowo tetap menjadi ancaman serius bagi Jokowi mempertahankan kursi Presiden di Pilpres 2019.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik blak-blakan membeberkan keinginan Jokowi ingin menjadikan AHY sebagai Menteri, jika Demokrat setuju ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Namun tawaran tersebut ditolak oleh SBY, sang founding father Demokrat. SBY memilih untuk menegaskan garis politik mereka sebagai oposisi.

Pertemuan SBY dan Prabowo di Cikeas beberapa pekan lalu ternyata juga merupakan puncak dari rangkaian konsolidasi yang terbangun antara poros Hambalang (Gerindra) dan Cikeas (Demokrat). Sebelum pertemuan itu, pertemuan-pertemuan politik sebelumnya sudah berlangsung di kediaman Prabowo di Kertajaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Konon, pertemuan itu dihadiri oleh partai-partai oposisi, plus beberapa partai pendukung pemerintah seperti Hanura, PKB dan PPP. Prabowo pun terlibat komunikasi aktif dengan SBY yang tengah berada di Eropa.

Tawaran kursi Menteri kepada Demokrat menjadi cara cepat untuk memperkuat barisan pemerintah. Presiden Jokowi tentu tidak ingin barisan partai non-pemerintah semakin solid, karena akan memperberat perjuangan di Pilpres 2019.

Skenario politik 2019 pun kini sudah mulai terang. Apalagi sejumlah survei tetap menempatkan Jokowi dan Prabowo sebagai kandidat terkuat di Pilpres 2019. Dengan komposisi saat ini, mayoritas partai politik telah didapatkan Jokowi untuk menjadi kendaraannya di Pilpres 2019. PDI-P, NasDem, PKB, Hanura, PPP, dan Golkar berada di barisan pemerintah.

Sementara, dibarisan Prabowo, ada Gerindra, PKS dan tentu saja PAN akan segera kembali menyusul.

Patut diwaspadai oleh Presiden Jokowi adalah manuver politik PKB dan PPP. Kedua partai ini sangat piawai memainkan peran ganda, sama seperti Golkar. Bisa saja nanti di penghujung 2018, partai-partai ini nyebrang ke poros Hambalang-Cikeas, jika suhu politik di Istana memburuk.

Pilpres 2014 nampaknya akan kembali terulang di 2019.

Sangat menarik menanti dinamika politik menuju 2019. Demokrat, Gerindra dan PKS semakin solid. Partai pendukung pemerintah juga harus ikut solid, jika tidak maka koalisi pemerintah akan tercerai-berai di 2019. Presiden mau tidak mau harus menerapkan politik dagang sapi, mengakomodir semua kepentingan di lingkarannya agar tetap konsolidatif.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus