Perdebatan Hukuman Mati Sudah Selesai Sejak Diputuskan MK tahun 2007


Perdebatan Hukuman Mati Sudah Selesai Sejak Diputuskan MK tahun 2007

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak uji materi hukuman mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, namun masih ada kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia terus mengecam hukuman mati terhadap terpidana kejahatan Narkoba.

Diketahui, 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebanyak lima orang terpidana mati kasus narkotika mengajukan uji materi ke MK bertujuan menghapus hukuman mati yang termuat dalam UU Nomor 22/1997. 

Mereka adalah Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani yang Warga Negara Indonesia (WNI), serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Edith, Rani, Sukumaran, dan Chan dalam persidangan di MK diwakili pengacara Todung Mulya Lubis, sedangkan Rush diwakili pengacara Denny Kailimang.

Ketua Umum sekaligus Pendiri Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) H. KRH. Henry Yosodiningrat yang saat itu turut menjadi Ahli dalam Persidangan menegaskan, ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika berupa ancaman hukuman yang hanya diberlakukan atau ditujukan kepada para pelaku yang terorganisasi atau yang diawali dengan permufakatan jahat, yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika di Indonesia yang telah
membawa korban sekitar 40 orang per hari meninggal dunia (saat itu dan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya hingga sekarang). 

Selain itu, menurut Henry, dana
masyarakat yang dibelanjakan sekitar Rp 292 triliun per tahun, karena jika ada 4 juta korban dan masing-masing membelanjakan Rp 200 Ribu per hari, artinya perbulan Rp 800 Miliar. Selain itu, penyebaran perdagangan gelap narkotika yang juga sudah sedemikian luas.

"Bahwa dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dikenal tentang pidana mati, demikian juga sebagaimana dikemukakan oleh ahli dari
pemohon, yakni Prof. Alston, ICCPR masih memungkinkan penerapan pidana
mati untuk kejahatan yang sangat serius yang setiap negara berhak untuk menafsirkannya," urai Henry.

Setelah 10 tahun yang lalu, tepatnya Oktober 2017 hari ini, Henry kembali menegaskan argumentasinya saat menjadi Ahli dalam Persidangan terkait Uji Materi Hukuman Mati saat itu, bahwa hukuman mati tidak  merampas hak hidup yang merupakan HAM dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang  (Vide ketentuan Pasal 6 Ayat 1 ICCPR).
 
"Merampas hak hidup seseorang dalam hal ini pelaksanaan hukuman mati, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, karena telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita yaitu melalui proses penegakan hukum (Criminal Justice System) dan diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berwenang," tegasnya, Jumat (13/10/2017). 

Oleh karena hukuman mati di Indonesia, lanjut Henry, adalah kejahatan yang paling serius (The Most Serious Crime) dan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang berwenang. 

"Maka hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Peradaban Dunia dan sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 ICCPR," demikian penjelasan Henry Yoso.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta kepada kelompok penentang hukuman mati untuk mengutamakan kepentingan Bangsa demi menyelamatkan generasi muda Bangsa kita. 

"Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah selesai dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi, mengingat mengenai hal tersebut sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2 dan 3 PUU - V – 2007 Perihal pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Henry, bahwa Putusan MK pada saat itu menyatakan bahwa HUKUMAN MATI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU. Bahwa sifat dari Putusan MK adalah Mengikat Publik dan bersifat final (Final and Binding)," pungkasnya. 

Dan satu hal yang perlu menjadi catatan, jika merujuk dalam ketentuan Agama. "Takdir bagi setiap orang ditentukan oleh Allah sejak saat orang itu berada dalam kandungan (dalam hal ini setiap orang sudah ditentukan kapan dan dimana, serta dengan cara bagaimana / apa yang menyebabkan orang itu akan mati) apakah karena sakit, karena kecelakaan, karena tenggelam atau karena dibunuh secara tanpa hak oleh orang lain atau dibunuh secara halal seperti karena melaksanakan hukuman mati)."

Allah, dikatakan Henry, telah menentukan segala perkara untuk makhluk-Nya sesuai dengan Kehendak Allah. Tidak ada sesuatupun yang terjadi pada setiap orang melainkan atas kehendak Allah dan tidak ada sesuatupun yang keluar dari kehendak Allah. Maka, semua yang terjadi dalam kehidupan seorang adalah atas Kehendak Allah.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus