Memenangi 'Hearts & Minds' Orang Papua: Belajar Dari Afghanistan

Comments 219 Views Views


Memenangi

Afghanistan

Tanggal 11 September 2001, gedung kembar World Trade Center di New York ditabrak dua pesawat penumpang yang sudah dibajak. Sebanyak 2,996 orang yang berada di gedung WTC, termasuk para petugas pemadam kebakaran dan paramedis yang merespon panggilan darurat setelah pesawat pertama menghantam gedung turut tewas dalam serangan yang kemudian dikategorikan sebagai serangan terror. Pemerintah Amerika Serikat (AS) dibawah pimpinan Presiden Geroge W. Bush langsung mengumumkan bahwa Al-Qaida, sebuah organisasi terror pimpinan Osama bin Laden yang berada dalam lindungan Taliban di Afghanistan adalah dalang dari serangan terror yang terencana ini. Kejadian 11 September 2001 melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Global War on Terror (GWOT) yang daerah operasinya berpusat di Afghanistan dan Pakistan dan sudah menelan korban jiwa hampir mendekati 150,000 orang di kedua negara tersebut.

Di tahun 2002, upaya untuk membangun Afghanistan mulai dilakukan dengan bantuan dari berbagai negara. Hampir 14,000 proyek rekonstruksi telah dilakukan di Afghanistan dan sudah menelan biaya sekitar 30 milyar dollar. Proyek-proyek rekonstruksi ini dibuat dalam segala bentuk, dari merehabilitasi sekolah, pasar, sarana pengairan di desa-desa, sampai pada pembuatan dan perbaikan jalan dan jembatan bahkan proyek-proyek berskala besar seperti rekonstruksi bendungan-bendungan. Selain proyek fisik, bantuan luar negeri juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan warga Afghanistan. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan berusaha maupun beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Afghanistan juga dilakukan.

Beta sendiri turut bekerja sebagai salah satu Field Directors dalam program Afghanistan Stabilization initiatives (ASI) di Propinsi Helmand dan Kandahar selama hampir 1 tahun. Ini satu dari ratusan program yang didanai oleh pemerintah AS di Afghanistan. Program ini sendiri bernilan 159 juta dollar untuk 3 tahun dan difokuskan untuk membangun fasilitas publik di Helmand dan Kandahar. Helmand dan Kandahar adalah propinsi di Afghanistan yang dikenal sebagai tempat lahirnya Taliban dan merupakan daerah safe havens-nya Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden.   

Semua upaya lewat pembangunan fisik maupun non fisik ini bermuara pada satu tujuan yaitu agar Afghanistan tidak lagi menjadi safe havens bagi organisasi terror dan/atau menjadi daerah yang memberikan perlindungan kepada organisasi teroris seperti Al-Qaida, sebagaimana yang dilakukan oleh Taliban sebelumnya.

Kenyataannya adalah apa yang dilakukan oleh koalisi negara-negara asing dibawah pimpinan AS dalam upaya memenangi hearts and minds dari orang Afghanistan itu gagal. Taliban kembali menguasai kota-kota dimana mereka sudah terusir oleh operasi militer dari koalisi internasional, Al-Qaida tetap beroperasi dan mendapat perlindungan di Afghanistan, bahkan ISIS pun muncul di Afghanistan. Korupsi merajalela dan menguatnya para warlords yang berada di perbatasan Afghanistan- Pakistan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa semua upaya stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh negara-negara koalisi itu tidak mampu merubah Afghanistan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka.

Pertanyaannya adalah: apa yang salah dengan upaya yang dilakukan lewat program-program rekonstruksi yang sudah menelan puluhan miliar dollar dimaksud? Dari pengalaman di lapangan, ada beberapa faktor yang menyebabkan winning the hearts and minds dari warga Afghanistan itu tidak berhasil.

Pertama adalah ketiadaan garis pemisah antara masa lalu dengan itikad baik ke masa depan. Amerika Serikat dan sekutunya masuk ke Afghanistan melalui kampanye GWOT. Hal ini ditandai dengan operasi militer besar-besaran yang telah mengakibatkan tewasnya hampir 150,000 warga di Afghanistan dan Pakistan. Hal ini menimbulkan kebencian yang berkepanjangan dari orang Afghanistan terhadap negara-negara koalisi. Operasi militer ini masih tetap berlanjut bersamaan dengan dilaksanakannya program rekonstruksi, rehabilitasi dan stabilisasi di Afghanistan. Berbeda dengan negara-negara sekutu, orang Afghanistan tidak melihat program non-perang ini sebagai sebuah itikad baik. Sebaliknya, mereka melihat program ini sebagai bagian dari operasi militer yang terstruktur dan terencana untuk menguasai Afghanistan. Jadi batasan antara kesalahan pada waktu lampau yang terjadi saat operasi militer dan proses rekonsiliasi untuk membangun Afghanistan itu tidak pernah ada.

Kedua adalah ketiadaan rasa memiliki atau ownership terhadap program-program yang dilakukan. Program-program yang dilakukan lewat dana dari negara-negara koalisi ini dirancang dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, yang bekerjasama dengan perusaaan-perusahaan local yang kebanyakan dimiliki oleh para penguasa dan warlords di Afghanistan. Dalam proses ini, masyarakat Afghanistan hanya menjadi objek dari apa yang diinginkan oleh orang non Afghanistan. Hadirnya produk dari program-program stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi juga dibarengi dengan meningkatnya korupsi oleh para penguasa Afghanistan, dan ini kontraproduktif dengan upaya membangun system pemerintahan yang akuntabel kepada rakyat. Rakyat Afghanistan merasa bahwa mereka hanyalah objek dan bukan subjek dari program dimaksud.

Ketiga adalah masih berlangsungnya operasi militer dan masih tingginya instabilitas dan kerawanan. Pengalaman beta berinteraksi dengan orang Afghanistan di Kandahar dan Helmand adalah bahwa stabilitas adalah segalanya. Masyarakat Afghanistan sudah terbiasa hidup di lingkungan dimana akses terhadap fasilitas pelayanan publik termasuk akses ke sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas. Dalam kondisi seperti itupun, mereka masih menikmati hidup yang lebih stabil dan aman. Bagi warga Afghanistan, kebutuhan utama mereka adalah stabilitas dan ini yang belum terjadi di Afghanistan. Masihberlangsungnya operasi militer membuat masyarakat masih melihat mereka sebagai potensi korban dari operasi militer tersebut. Hal sangat tidak membantu membangun rasa saling percaya antara warga Afghanistan dengan koalisi negara-negara yang berniat membantu Afghanistan.

Papua

Papua bagi sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai daerah yang terbelakang, daerah dengan orang-orang yang primitive kehidupannya atau stigma-stigma lain yang sering didengar. Bukan rahasia juga bahwa Papua dianggap sebagai daerah ‘buangan’ bagi apparat pemerintah yang dianggap ‘nakal’. Papua juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemahalan tertinggi di Indonesia. Papua juga memiliki gerakan separatis, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berusaha agar Papua bisa merdeka dan menjadi negara sendiri terlepas dari Indonesia.

Saat ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang menunjukkan komitmennya dalam membangun Papua, salah satu daerah terkaya di Indonesia dari segi kepemilikan sumber daya alam yang ironisnya juga adalah merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia. Menurut Jokowi, daerah Papua dimana didalamnya ada propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat adalah dua daerah yang sangat special. Sayangnya, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah masih terjadi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ini yang selalu menjadi alasan bagi sekelompok kecil warga Papua untuk terus mengkampanyekan gerakan Papua Merdeka. 

Dalam upaya untuk menjawab tantangan di atas dan sekaligus memenangi hearts and minds dari orang Papua, Presiden Jokowi dan jajarannya menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada mewujudkan konektivitas yang akan menurunkan kesenjangan ekonomi dan menghilangkan ketimpangan pembangunan. Ada program pembuatan bandara di daerah-daerah terpencil, ada pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut, ada pembangunan jalan trans Papua bahkan di bulan desember kemaren, Presiden Jokowi meresmikan program listrik desa yang bernilai lebih dari 1.2 trilyun rupiah.

Pertanyaannya adalah: Apakah semua program infrastruktu dan rekonstruksi ini mampu memenangi hearts and minds orang Papua, membuat mereka merasa sebagai bagian dari Indonesia dan pada akhirnya menghilangkan impian orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia?

Untuk hal ini, jawabannya bisa ditemukan dari pembelajaran dari Afghanistan di atas.

Pertama adalah Presiden Jokowi dan jajarannya harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara masa lalu yang menjadi grievances orang Papua dan itikad baik ke masa depan. Dari pengalaman prbadi beta yang sering mengunjungi Papua mulai tahun 2003 – 2014 dan telah melakukan beberapa assessment tentang Papua di Papua, grievances atau problem terpendam yang dirasakan orang Papua terhadap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah ketiadaan rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan dan/atau terjadi di Papua. Program-program yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya tidak pernah mengakui dan berdamai dengan masa lalu, lalu bersama-sama memulai sesuatu yang baru dengan itikad yang baik pula. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu terlihat sebagai misi yang tidak pernah berubah, yaitu untuk menguasai sumber daya Papua demi kepentingan segelintir orang di luar Papua.

Kedua adalah Presiden Jokowi dan jajarannya harus meningkatkan rasa kepemilikan atau ownership dari orang Papua terhadap program-program yang dilakukannya. Sebagaimana yang terjadi di Afghanistan dimana puluhan milyar dollars sudah dihabiskan untuk program stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi yang kehilangan rasa kepemilikan dari warga Afghanistan, pembangunan-pembangunan infrastruktur yang besar-besaran ini pun berpotensi tidak akan menghilangkan impian orang Papua untuk merdeka. Orang Papua harus merasa sebagai subjek dari program dimaksud, dan bukan objek. Pengalaman dari program dana OTSUS menunjukkan bagaimana besarnya dana yang dikucurkan ke Papua, melahirkan korupsi dan monopoli yang dilakukan oleh segelintir penguasa saja. Hal yang sama yang terjadi di Afghanistan.

Ketiga adalah masih adanya persepsi instabilitas yang terjadi di Papua. Persepsi pasukan koalisi di Afghanistan adalah semua orang Afghanistan adalah pendukung Taliban. Suka atau tidak, persepsi itupun masih ada di Papua, dimana orang-orang Papua yang menyuarakan ketimpangan pembangunan masih terlalu sering dilabeli sebagai separatis dan/atau anggota atau simpatisan OPM terutama oleh apparat keamanan. Padahal dilain pihak, gerakan-gerakan ekstrim dengan interpretasi radikal syariat Islam termasuk HTI masih dibiarkan berkeliaran di Indonesia, termasuk menciptakan upaya-upaya memecah belah bangsa. Disisi lain, masih ada Rules of Engagements (RoE) pada TNI maupun POLRI di Papua yang masih berpotensi menjadi spoiler yang bisa menggagalkan upaya Presiden Jokowi dan jajarannya dalam memenangi hearts and minds dari orang Papua. Untuk menghilangkan spoiler ini maka yang dilakukan harus berpijak pada prinsip-prinsip Profesionalitas, Objektifitas dan Berintegrasi. Pendekatan-pendekatan policing secara overt dibarengi dengan operasi intelijen secara covert akan mampu meningkatkan rasa percaya terhadap aparat keamanan dan juga bisa menjadi garis demarkasi antara pemerintahan dan kebijakan masa lalu dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan kebijakan berdasarkan itikad baik di masa depan.

Apabila Presiden Jokowi memperhatikan tiga factor di atas, maka itikad baik beliau tersebut akan mampu memenangi hearts and minds dari orang Papua yang pada akhirnya mampu menghilangkan grievances orang Papua terhadap Indonesia dan meniadakan keinginan untuk merdeka dan berpisah dengan Indonesia. Tetapi jika ketiga factor di atas tidak diperhatikan maka upaya beliau tidak akan berhasil secara maksimal.

Seperti pepatah mengatakan: Money can’t buy happiness.

Oleh: Alto Labetubun, ST, MIS.

Penerima Beasiswa Australian Development Scholarship 2007; Lulusan Master of international Studies dengan spesialisasi Peace and Conflict Resolution dari University of Queensland, Australia; Seorang analis konflik dan konsultan keamanan yang sudah 8 tahun bekerja di berbagai negara konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara dan sekarang tinggal di Iraq

 

Post a Comments
blog comments powered by Disqus