Sengkarut UU MD3 Lahirkan Pro Kontra

Comments 1629 Views Views


Sengkarut UU MD3 Lahirkan Pro Kontra

SIPerubahan - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3)  menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Delapan fraksi dan pemerintah mengaku sepakat dengan perubahan di dalam UU tersebut.

Belum juga mendapat penomoran dari Sekretariat Negara, UU MD3 yang baru langsung menuai kritik pedas. Hal itu disebabkan UU tersebut dinilai akan membuat anggota dewan akan semakin kebal dari hukum. Selain itu, revisi UU itu begitu mengistimewakan DPR dan berpotensi merusak demokrasi di Tanah Air.

Hal ini karena dalam revisi UU itu terdapat pasal menyangkut imunitas DPR. Nantinya, bila ada anggota dewan yang hendak diperiksa dalam suatu tindak pidana, harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Hal itu tercantum dalam pasal 245 ayat (1) UU MD3. Di pasal itu disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Hal itu tercantum dalam pasal 245 ayat (1) UU MD3. Di pasal itu disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti mennjelaskan, pasal terkait imunitas itu perlu direvisi, bahkan harus dihapus dalam UU MD3 yang baru. Menurut Bivitri, soal izin MKD itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PPU-XII/2014. Dalam putusannya, MK menyebut pemeriksaan anggota DPR cukup dari izin tertulis Presiden.

Bivitri kembali menerangkan, pasal tersebut sangat bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. "Di MK dan konstitusi sudah jelas bahwa semua orang sama di hadapan hukum," ujar Bivitri, di Jakarta, baru-baru ini. 

Sementara itu, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang terdiri dari beberapa advokat dan akademisi hukum, hari ini Kamis (15/02/2018), menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).  FKHK menggugat pasal tentang pemanggilan paksa yang tertuang di pasal 73, pasal 122 tentang kritik ke anggota DPR dan pasal tentang imunitas anggota dewan pasal 245.

Selain itu, puluhan ribu orang dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 mengecam sekaligus menandatangani petisi menolak revisi UU MD3 di laman Change.org. Bahkan, hingga pukul 11.00 WIB sudah ada sekitar 45 ribu orang yang bergabung di dalamnya. 

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang membuat petisi itu diantaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

Protes dari berbagai elemen masyarakat ini menyoroti, pertama, pasal 122 huruf k, di mana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pembuat petisi menilai pasal ini sebagai langkah untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang sangat otoriter. Sebanyak 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini, apalagi jelang pilkada dan pilpres.

Kedua, pembuat petisi juga mempersoalkan pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang. Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR.

Terakhir, pembuat petisi juga menyinggung pasal 245 yang mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin. Pasal ini diyakini bisa menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi. Selanjutnya, hal ini akan membuat korupsi kian tumbuh subur di DPR.

Ketua MKD Bantah DPR Anti Kritik

Sementara itu di tempat dan kesempatan berbeda, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad memaparkan, pasal 122 huruf (k) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait kewenangan MKD melaporkan pihak yang merendahkan DPR. Bukan berarti DPR anti-kritik yang membangun.

Sufmi kembali menegaskan, dalam pasal 119 UU MD3 yang lama secara tegas menyebutkan tugas MKD menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR sehingga sebenarnya tanpa pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang baru, apabila ada yang pantas diproses hukum, sudah dijalani. Namun, menurut dia, selama ini DPR tidak pernah melaporkan pihak-pihak yang memberikan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat institusi DPR.

Sedangkan, terkait kategori yang merendahkan DPR, masih dari penuturan Sufmi, harus dilihat secara rinci. Misalnya, hasil survei dengan basis data ilmiah yang hasilnya menyebutkan DPR menjadi lembaga paling tidak dipercaya, itu menjadi pemacu kinerja memperbaiki diri secara institusi dan personal.

Ia kembali melanjutkan, setiap anggota DPR mempunyai hak personal melaporkan pihak yang merendahkan martabatnya tapi secara kelembagaan DPR diwakili oleh MKD untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Maka, katanya lagi, MKD akan membuat tata acara ketika ada anggota DPR meminta MKD mewakili melakukan proses hukum ketika merasa dirugikan. Pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang baru bukan bermaksud mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengkritik DPR.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus