Kecelakaan Infrastruktur, Fungsi Pengawasan Tak Berjalan Baik

Comments 255 Views Views


Kecelakaan Infrastruktur, Fungsi Pengawasan Tak Berjalan Baik

SIPerubahan - Robohnya tiang girder jalan tol Becakayu di Jakarta Timur pada 20 Februari 2018 semakin menambah daftar panjang kecelakaan-kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur, baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang baru saja selesai.

Dalam dua tahun terakhir terdapat 14 kecelakaan proyek infrastruktur. Kecelakaan-kecelakaan ini juga sangat bervariasi dari robohnya crane, robohnya tanggul penyangga underpass Airport Soekarno Hatta, jalan tol dan jembatan yang amblas, dan lain-lain.

Di luar itu bahkan kita menyaksikan terminal tiga baru Bandara Soekarno Hatta yang kebanjiran dan plafon ambruk. Kecelakaan infrastruktur umumnya menelan korban jiwa maupun kerugian yang tidak sedikit.

Menurut pakar ekonomi DR Fuad Bawazier, MA, berbagai kecelakaan infrastruktur ini memberikan indikasi rendahnya kualitas proyek bangunan infrastruktur dalam Pemerintahan Jokowi. Indikasi lain dikhawatirkan terjadinya korupsi dalam pengerjaan proyek infrastruktur sehingga kualitas bangunan yang tidak memenuhi standard.

Faktor lain yang memperburuk kualitas proyek yaitu pengerjaan yang terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan SOP (standard operating procedure). Proyek-proyek infrastruktur ini juga diduga tidak memiliki Amdal yang memadai. Selain itu fungsi pengawasan hampir dapat dipastikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Komisi Penyelamatan Konstruksi nampaknya tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Di atas semua itu jelas kurangnya kordinasi antar instansi pemerintah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kecerobohan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah sehingga mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan baik semasa konstruksi maupun setelah konstruksi selesai.

Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII ini melanjutkan, terjadinya kecelakaan yang berturut-turut ini telah menimbulkan citra kuat di masyarakat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang mahal dan sebagiannya dibiayai dengan utang ternyata mempunyai kualitas yang buruk dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan serta keamanan terhadap penggunanya.

Di samping itu, pihak proyek infrastruktur ini pada umumnya bersifat komersial yang akan menjual jasanya kepada publik dengan tarif yang relatif mahal. Dikhawatirkan para calon pemakai infrastruktur berbayar ini akan ragu-ragu menjadi konsumennya paling tidak sampai kelak benar-benar yakin dan sudah teruji aman dari faktor keselamatan pengguna.

Konsekuensi dari perilaku konsumen ini, masih dari penuturan pria kelahiran Tegal Jawa Tengah 22 Agustus 1949 ini tentunya akan merugikan pengelola atau bisnis infrastruktur karena berkurangnya pemasukan (income). Akibat lebih lanjut yaitu para kreditor projek mencemaskan kemampuan proyek untuk membayar kembali kreditnya.

Selanjutnya, akibat lebih jauh dari projek yang bermutu rendah adalah mahalnya ongkos perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu umur ekonomis proyek juga menyusut sehingga menurunkan nilai aset atau nilai jual infrastruktur tersebut. Rendahnya nilai jual asset berpotensi merugikan investasi dan mengganggu kebijakan Pemerintah Jokowi yang ingin menjual infrastruktur yang telah selesai guna mendapatkan pendanaan untuk pembangunan proyek berikutnya.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur adalah andalan politis Jokowi untuk mendapatkan dukungan publik. Di lain pihak publik juga banyak yang berpandangan bahwa proyek-proyek ini terlalu ambisius dan mahal bila dibandingkan dengan proyek-proyek serupa di luar negeri. Karena itu kita bisa memahami reaksi serius Presiden Jokowi atas kecelakaan bertubi-tubi infrastruktur yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sponsor utama pembangunan infrastruktur,” urai Alumni University of Maryland ini menambahkan.

Fuad kembali menuturkan, pemerintah harus mengambil langkah  untuk menghentikan sementara semua projek elevated (layang) infrastruktur di Indonesia seperti LRT, jalan toll layang, dan jembatan.

Ia menambahkan, banyak negara lain pada situasi seperti ini budaya dan moral politiknya yaitu mundurnya pejabat-pejabat politis (Menteri) yang bertanggungjawab terhadap proyek yang telah menelan korban jiwa. Selama ini setiap kali terjadi kecelakaan kerja dalam pembangunan proyek yang dimintai pertanggungjawaban atau diadili adalah pejabat hilir atau penanggungjawab pelaksana lapangan.

Padahal melihat berturut-turutnya kecelakaan kerja yang terjadi kemungkinan besar sumber kesalahan terdapat pada pejabat hulu atau pembuat kebijakan. Hukum harus adil dan tajam baik ke bawah maupun ke atas.

Harus Ada Pengawasan

Presiden RI Joko Widodo angkat bicara terkait sejumlah kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Presiden Jokowi, pengawasan harus diperketat terutama konstruksi yang berada di atas ketinggian. Seperti fly over, LRT, dan jalan tol layang. Diharapkan, dengan pengawasan yang ketat itu, potensi kelalaian serta kesalahan bisa diantisipasi.

Jokowi pun tak mempermasalahkan apabila instruksi yang ia berikan itu lalu diterjemahkan sebagai moratorium atau penghentian sementara seluruh proyek jalan tol layang di Indonesia."Ini keputusan (moratorium) di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total karena memang pekerjaannya banyak sekali," kata Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, setiap proyek pemerintah yang dikerjakan saat ini memiliki target selesai yang berbeda-beda. Ada yang baru ditargetkan selesai pada 2023, namun juga ada yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Contohnya, proyek yang berkaitan untuk Asian Games Agustus 2018 di Palembang dan Jakarta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menegaskan, imbas kembali terjadinya kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur, maka pemerintah menunda sementara pelaksanaan proyek konstruksi tol layang (elevated) di Taanah Air. Moratorium dilaksanakan hingga seluruh kontraktor yang menggarap tol layang dapat memastikan prosedur operasional standar yang diterapkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Untuk itu, pertama seperti ditugaskan oleh Pak Menteri untuk memoratorium seluruh pekerjaan kami yang elevated," tutur Arie.

Hal senada juga dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurut ia, selama dua tahun pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi 14 kali kecelakaan. Maka, pihaknya memilih menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur skala besar.

Basuki menjelaskan, selama ini mayoritas kecelakaan kerja proyek infrastruktur terjadi di hari libur atau di pagi hari. Termasuk kecelakaan konstruksi ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu. Lanjut Basuki, pihaknya langsung menerjunkan tim komite keselamatan konstruksi ke TKP. Tim tersebut bertugas menelaah dan mencari penyebab ambruknya tiang girder tersebut.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat tidak menduga-duga penyebab kecelakaan infrastruktur. Termasuk mengaitkannya dengan sabotase. Penyelidikan lebih jauh dibutuhkan guna mengetahui penyebab kecelakaan. Menurut ia, dugaan-dugaan terkait sabotase seperti itu akan mengganggu ketentraman masyarakat. Wiranto meminta masyarakat menunggu penyelidikan Kepolisian serta hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terakhir Wiranto mengungkapkan, berdasarkan penyelidikan dan evaluasi akan terungkap penyebab kecelakaan, sehingga bisa diketahui apakah karena kesalahan teknis, kelalaian (human eror) atau struktur proyek yang tidak sesuai dengan rencana.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus