Doktor Honoris Causa IPDN untuk Megawati

Comments 219 Views Views


Doktor Honoris Causa IPDN untuk Megawati

SIPerubahan - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) tepat di Hari Perempuan Internasional. 

Gelar Doktor Honoris Causa tersebut diterima Megawati untuk yang ke-7 kalinya. Bagi IPDN, ini merupakan penghargaan Doktor Honoris Causa yang diberikan pertama kalinya

"Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga IPDN mampu melahirkan kader-kader terbaik bangsa, para pamong praja yang profesional, terampil dan berjiwa nasionalis," tutur Megawati di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (08/03/2018).

Di kesempatan yang sama, Mega juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional, yang jatuh hari ini. Megapun menyebut, gelar kehormatan yang diterimanya ini merupakan pengakuan politik bagi kaum perempuan.

"Hari ini tanggal 8 Maret bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia. Perkenankan saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia," ujar Megawati menegaskan. 

Pada 1928, menurut Megawati, Bung Karno membuat tulisan berjudul Kongres Kaum Ibu. Tulisan itu menjelaskan bahwa persoalan emansipasi wanita tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan, tapi juga persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa.

Ada 8 alasan IPDN memberikan gelar tersebut kepada putri Presiden RI pertama Soekarno itu. Rektor sekaligus Ketua Senat IPDN Ermaya Suradinata menuturkan, tim promotor utamanya mempertimbangkan peran dan kebijakan yang diambil oleh Megawati ketika menjabat sebagai Presiden RI dalam kurun waktu tahun 2001-2004.

Ermaya menyebutkan delapan alasan tim promotor memberikan gelar Honoris Causa kepada Megawati.  Pertama, tim promotor mempertimbangkan upaya Megawati dalam mendorong penataan pemerintahan yang baik melalui dukungan amandemen UUD 1945. 

Kedua, Megawati telah menggagas koridor desentralisasi dalam desain otonomi daerah. 

Ketiga, Megawati memberikan justifikasi otonomi daerah perlu diperjuangkan sebagai pilihan politik pemerintahan. Hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.

Keempat, Megawati Soekarnoputri menjadi mandataris MPR terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah bangsa, yang muncul setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.

Kelima, selama menjabat presiden, Megawati konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku setelah tuntutan reformasi 1998.  Misalnya, menangani krisis ekonomi dengan penyelesaian utang bangsa kepada IMF. 

Keenam, Megawati menguatkan otonomi khusus Papua dan Aceh dengan melakukan penataan UU No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua.

Ketujuh, Megawati mengagas penyatuan pendidikan kader pamong praja pada periode 2003-2004 mengeluarkan Keppres Nomor 87/ Tahun 2004. Berdasarkan hal itu, Megawati menggabungkan STPD ke Institut Pemerintahan dan kemudian mengubah menjadi IPDN.

Kedelapan, kepemimpinan Megawati selama 2001-2004 menanamkan landasan bagi penerintahan yang akan datang, terutama penanaman kekuatan NKRI.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus