Imajinasi NKRI Bersyariah


Imajinasi NKRI Bersyariah

Dengan ratusan suku bangsa, tersebar di 16.056 pulau, berkomunikasi dengan ratusan bahasa daerah, Indonesia lebih dari cukup untuk memenuhi prasyarat apa yang Anderson sebut sebagai “imagined community”. Tidak ada Indonesia sebelum imajinasi akan satu negara besar, satu negara kesatuan, yang mempersatukan keberagaman ini, dimunculkan. Diperkuat oleh historical background berupa wilayah kekuasaan Majapahit dan Sriwijaya, kita menemukan imagined community kita disemboyani oleh falsafah yang, sebagian menggunakan Bahasa Sansekerta dan merupakan warisan Majapahit, seperti: Bhinneka Tunggal Ika.

Rupanya, selain diberkahi keberagaman suku bangsa dan bahasa, imagined community ini memiliki kekhidmatan yang tinggi terhadap agama. Gallup mencatat, 99% orang Indonesia menganggap agama sebagai aspek paling penting dalam kehidupan mereka. ‘Kebetulan’, yang memayoritasi adalah Islam, sehingga, ketika Piagam Jakarta dicetuskan, pengimplementasian syariah Islam bagi Muslim secara tertulis ditekankan. Namun begitu, dalam proses penggodokan Pancasila sebagai ideologi negara, penekanan itu dihapuskan demi pemenuhan rasa berkeadilan dan respect atas keberagaman keberagamaan Indonesia.

Penghapusan ini memicu kekecewaan Kartosuwiryo yang melancarkan upaya kudeta demi memenuhi imajinasi Negara Islam Indonesia (Darul Islam). Ide ini relatif tidak muncul selama Orde Baru, boleh jadi karena ‘kesuksesan’ domestifikasi Orba atas (organisasi) Islam, walau pada saat bersamaan, Orba tetap memelihara pecahan-pecahan DI secara diam-diam (Temby, 2010). Ketika Orba jatuh dan reformasi dimulai, ruang-ruang kosong, ketidakstabilan politik sebagai efek transisi, serta kebebasan berpendapat yang ‘melimpah’ begitu rupa selepas tiga dekade lebih, menjadi panggung baru bagi  konservativisme dan radikalisme Islam untuk tumbuh (van Bruinessen, 2013).

Jika radikalisme Islam menawarkan gagasan kekhalifahan karena Pancasila dan demokrasi dianggap thogut, konservativisme menawarkan ide untuk ‘menggenapi’ imajinasi kita atas NKRI menjadi NKRI Bersyariah. Produknya bisa berupa serangkaian kebijakan politik dan hukum yang ‘berpedoman’ kanon hukum Islam: misalnya, Perda Syariah. Sejak 1999, tak kurang dari 443 Perda Syariah diberlakukan di pelbagai wilayah di Indonesia. Tagline mereka jelas: Selamatkan Indonesia dengan syariah dan khilafah. Indonesia darurat segala-galanya, sedarurat-daruratnya. Solusinya satu dan hanya satu: syariah wal khilafah.

Apa yang menjadi sebab Indonesia dianggap dalam kondisi gawat darurat sehingga harus diselamatkan? Pertama, persoalan belum terpenuhinya janji kemerdekaan: keadilan sosial, kemanusiaan beradab, ekonomi sejahtera dan merata, kepastian hukum, keamanahan politisi dan pemangku kebijakan. Masyarakat awam merasa seperti keluar dari mulut singa masuk mulut harimau. Reformasi digaungkan sebagai perubahan nasib, pemenuhan hakikat kemerdekaan, tetapi korupsi jalan terus, kejahatan merajalela, kelaparan masih banyak, konflik horizontal akibat SARA di mana-mana.

Kedua, persoalan tersebut mengemuka di saat Indonesia, sebagaimana dijelaskan Dr. Buehler, sedang menghadapi ‘kekosongan ideologi’ (Siregar, 2017). Bagi beliau, Orba sukses ‘menghancurkan’ ruh Pancasila, sehingga anggota imagined community ini kehilangan ideologi. Ketiga, dengan persoalan kebelummerataan janji kemerdekaan dan kesejahteraan, ditambah kekosongan ideologi, orang kemudian lari pada agama: ya sudah tidak apa-apa saya dimiskinkan secara kultural dan struktural, setidaknya hanya di dunia, yang penting di akhirat saya bahagia dan masuk surga. Ya sudah saya gagal dalam karier, lebih baik bersinar dalam beragama seperti Bilal Ibn Rabbah. Apapun masalahnya, agama solusinya. Seolah dengan ganti warna bendera, abakadabra semua persoalan selesai, tuntas tunai.

Bagi Buehler, aspirasi tersebut ditangkap oleh, setidaknya, dua golongan: pertama, pengusung Islam Politik, baik melalui wadah Ormas maupun Parpol. Kedua, oleh politisi oportunis. Konsekuensinya serupa: politisasi agama. Agama harus diposisikan sebagai komoditas politik agar rakyat yang kadung kecewa terhadap demokrasi dan lain-lain dapat diraih suaranya. Timbal baliknya apa? Ya itu tadi: paket syariah-isasi NKRI, baik melalui perda-perda, fatwa-fatwa konservatif, ‘syukur-syukur’ ganti ideologi menjadi universalisme kekhilafahan yang meyakini Pancasila sebagai thogut, hormat bendera sebagai prilaku memurtadkan, dan nasionalisme tidak ada dalilnya.

Inilah yang kemudian membuat frasa ‘Syariah’ terasa menakutkan, tidak hanya bagi non-Muslim, bahkan bagi sebagian kalangan Muslim juga. Pertama, syariah didefinisikan secara rigid dan sempit. Misalnya, untuk mengkampanyekan NKRI Syariah, Anda harus meyakini terlebih dahulu bahwa NKRI kurang syar’i atau belum Islami. Padahal kalau kita melihat Pancasila, kurang syar’i apa coba sila-silanya? Bahwa peraturan-peraturan dan undang-undang tidak berlandaskan al-Quran dan hadits, kita mesti mengerti bahwa Indonesia bukan milik Muslim saja. Indonesia adalah Negara Perjanjian dan Kesaksian, sebagaimana kata Din Syamsudin (2016).

Kedua, kita tahu bahwa kemayoritasan Muslim dalam banyak hal memungkinkan komunitas Muslim untuk mendapatkan keistimewaan. Pada saat yang bersamaan, memunculkan potensi diskriminasi terhadap minoritas. Ketika syariah-isasi ini dikampanyekan, muncul ketakutan bahwa proyek tersebut akan melipatgandakan potensi diksriminasi dan intoleransi, sebagaimana digarisbawahi Haedar Nashir, Ketua Umum Muhammadiyah, dalam bukunya, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, ketika berbicara soal Perda Syariat (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro, 2014). Bahkan, lanjut Haedar, Perda Syariat ini berpotensi memunculkan semangat anti-nasionalisme, anti-Pancasila, dan anti-demokrasi yang merupakan ‘pilar’ tak terpisahkan dari universalime kekhalifahan.

Hal senada disampaikan pula oleh Jayadi Damanik dari Komnas HAM yang menilai Perda Syariat berpotensi menyebabkan intoleransi struktural (Erdianto, 2017). SETARA Institute menunjukkan kota-kota semisal Banda Aceh dan Serang yang lekat dengan Perda Syariat sebagai dua di antara 10 kota paling tidak toleran tahun 2015 (2015). Kota-kota lain yang ada pada list tersebut memiliki kelekatan juga dengan Islam Politik semisal: Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bandung. Belum lagi, SETARA Institute juga mencatat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama terjadi di tahun 2010, naik menjadi 233 kasus di tahun 2011, dan 264 di tahun 2012 (2016). Membuat ‘syariah-isasi’ terasa semakin mencemaskan.

 

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

 

Sumber gambar: http://www.islamaktual.net/2015/04/hizbut-tahrir-penerapan-syariat-islam.html

Post a Comments
blog comments powered by Disqus