Siapa Penantang Jokowi ?

Comments 435 Views Views


Siapa Penantang Jokowi ?

Oleh Yohan Wahyu

Pascapenetapan 14 partai politik peserta Pemilu 2019, perbincangan tentang siapa kontestan di pemilihan presiden tahun depan kembali menghangat dan mengerucut. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas pemilihan presiden tetap diberlakukan, konstelasi pemilihan presiden tahun depan sebenarnya sudah mudah terbaca, meskipun peluang masih cairnya konstelasi tetap terbuka luas.

Keterbacaan kontelasi itu bisa dilihat dalam dua pendekatan, yakni pendekatan koalisi partai dan pendekatan tokoh atau sosok. Pendekatan koalisi lebih menitikberatkan pada kalkulasi kursi yang dimiliki partai dan kepentingan partai politik dalam lima tahun ke depan. Sementara pendekatan sosok lebih pada latar belakang dan karakter tokoh yang bersangkutan, terutama bagaimana rekam jejaknya, bagaimana peluangnya jika dipasangkan dengan tokoh yang lain.

Untuk pendekatan koalisi, seperti yang disinggung di atas, pemilihan presiden 2019 hanya akan diikuti oleh partai-partai politik yang meraih kursi di parlemen. Untuk keempat partai politik baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Garuda, dan Partai Berkarya hanya memiliki peluang sebagai partai politik pendukung,  bukan pengusung. Partai politik pengusung dimaknai sebagai partai politik atau gabungan partai politik yang terdaftar resmi mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Praktis, untuk urusan koalisi ini perbincangan akan lebih dititikberatkan pada partai-partai yang berada di parlemen hasil pemilihan umum 2014.

Untuk itu, penulis melihat peta koalisi dari partai-partai politik ini akan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, pertama, posisi partai politik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Kedua, gerak langkah partai politik terkait isu-isu politik nasional yang mendominasi perbincangan publik. Ketiga, peluang elite partai politik menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.

Untuk yang pertama, partai-partai pendukung pemerintah cenderung lebih dekat untuk mengusung kembali Jokowi menjadi presiden di periode keduanya. Kelompok dari partai-partai ini adalah Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Keempat partai ini secara terbuka dan resmi mendeklarasikan dukungannya mereka untuk mengusung Jokowi di pemilihan presiden tahun depan. Partai Golkar tercatat sebagai partai politik yang pertama menyatakan dukungannya di Musyawarah Partai Golkar di Bali tahun 2016 ketika Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum. Sikap partai inipun diperkuat setelah Golkar menggelar Munas Luar Biasa dan Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

Jika dikalkulasi, keempat partai ini mengantongi 181 kursi, melebih syarat 20 persen kursi dari ambang batas pemilihan presiden. Penulis memprediksi koalisi ini menjadi koalisi harga mati  (diehard supporter) Jokowi di pemilihan presiden tahun depan. Keempatnya sulit kiranya membuka wacana mengusung nama lain di luar Jokowi. Pekerjaan rumah terbesar dari koalisi ini adalah bagaimana meyakinkan Jokowi bahwa koalisi mereka bisa kuat, meskipun, misalnya tanpa disertai PDI Perjuangan.

Mengapa demikian? PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi di pemilihan presiden 2014 relatif masih menghitung-hitung peluang mereka mengusung kembali ke Jokowi. Relasi politik Jokowi dengan PDIP, meskipun diakui sejauh ini masih baik dan konstruktif, tapi tidak dipungkiri keduanya pernah terjadi dinamika politik yang saling menegasikan. Untuk itu, penulis cenderung memasukkan PDIP berada di kategori kedua.

Di sisi lain, diehard supporter juga tampak pada koalisi Partai Gerindra dan PKS. Koalisi partai ini mengantongi 113 kursi, pas 20 persen syarat minimal pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua partai ini sejauh ini sudah berinvestasi di sejumlah isu politik yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Terakhir, kemenangan Anies-Sandi dalam pilkada DKI menjadi energi besar bagi partai ini. Namun, soliditas koalisi ini masih perlu diuji. Apalagi hanya dengan modal perolehan suara yang relatis tipis tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Sejauh ini, PAN relative lebih dekat dengan koalisi ini. Nama Prabowo menjadi calon presiden terkuat dari koalisi ini, meskipun di sejumlah hasil survei, elektabilitasnya cenderung menurun.

Kategori kedua adalah partai-partai politik yang mempertimbangkan isu-isu politik nasional dalam menjalin koalisi politik. PDIP rasanya lebih kuat di posisi ini. Sentimen negatif publik pada pemerintahan Jokowi menjadi kalkulasi sendiri bagi partai moncong putih, apakah akan tetap berada dalam barisan pendukung Jokowi atau kemudian mengajukan nama baru yang berpeluang menjadi penantang Jokowi. Jika hitungan politik Jokowi berpeluang menang kembali, tentu berbasis sejumlah hasil survei belakangan yang memang menempatkan Jokowi masih bertengger di posisi teratas dengan tingkat elektabilitas tinggi dibandingkan tokoh yang lain, termasuk Prabowo, rival Jokowi di pilpres 2014. Bukan tidak mungkin PDIP akan tetap mengusung Jokowi jika kondisi ini stabil dan positif buat elektabilitas Jokowi. Megawati sebagai pemegang hak veto dalam PDIP pasti sudah menghitung kapan partainya secara resmi bersikap soal siapa yang akan diusungnya.

Terhadap Jokowi, sepertinya PDIP akan mengajukan syarat soal pengajuan wakil presiden yang didukung partai ini. Nama Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan Megawati berpeluang dimunculkan sebagai salah satu calon wakil presiden dari partai ini, bahkan namanya juga berpeluang muncul sebagai calon presiden jika PDIP batal mengusung kembali Jokowi. Jika ini yang terjadi, Jokowi akan semakin mengental pada koalisi diehard supporter yang digawangi oleh Golkar.

Partai Mengambang

 

Ibarat kata, kondisi PDIP seperti halnya partai politik pendukung Jokowi yang mengambang (swing supporter). Sejumlah hal akan menentukan partai ini akan lebih mudah memutuskan sikap politiknya, yakni citra dan elektabilitas Jokowi dan kesepakatan dengan Jokowi terlait sosok wakil presiden yang diharapkan PDIP.

Partai politik yang sama posisinya dengan PDIP adalah PAN. Partai yang kini juga tergabung dalam pemerintahan Jokowi ini justru lebih banyak berinteraski dengan partai-partai oposisi. Setidaknya hal ini terlihat dari sejumlah koalisi pilkada 2018 yang dibangun PAN lebih condong bersama Gerindra dan PKS, dua partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan. Sejumlah kesamaan sikap dalam menangkap isu-isu politik, seperti Aksi Bela Islam, hubungan agama dan politik, kasus kekerasan terhadap pemuka agama,  membuat PAN lebih dekat dengan koalisi ini.

Jika PDIP batal mendukung Jokowi dan berupaya membangun koalisi baru, partai ini membutuhkan satu partai saja untuk bisa mengajukan pasangan calon. PAN boleh jadi berpeluang menjadi mitra koalisi. Nama Budi Gunawan yang berpeluang muncul bisa jadi berpasangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jika partai berlambang matahari ini gagal membangun kesepakatan dengan Gerindra dan PKS.

Selain PDIP dan PAN, PKB dan Partai Demokrat sebenarnya juga masuk dalam kelompok partai mengambang ini. Kelompok partai yang belum terlihat kekuatan koalisinya, masih cair dan terbuka berkoalisi dengan partai manapun.

Ketiga, adalah kalkulasi sosok dan tokoh. Hal ini terutama terjadi pada kelompok partai politik yang masih mengambang dimana masing-masing memiliki jago yang akan diusung di pilpres. PKB memiliki Muhaimin Iskandar yang sejauh ini sudah berkampanye ingin menjadi calon wakil presiden. PAN dengan Zulkifli Hasan yang juga digadang menjadi calon presiden. Sementara PDIP masih memgambang, apakah tetap mendukung Jokowi sebagai presiden dengan membawa calon wakil presiden atau justru mengajukan calon presiden di luar Jokowi. Sementara Partai Demokrat sampai detik ini masih mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon yang diandalkannya.

Sejauh ini berdasarkan hasil sejumlah survey, nama Jokowi hanya dibayangi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Nama-nama yang baru muncul adalah Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Ridwal Kamil, dan lainnya. Nama-nama ini sebenarnya akan lebih kuat jika kemudian bisa memastikan koalisi partai yang akan mengusungnya. Siapa penantang Jokowi sebenarnya bisa dilihat dari kepastian koalisi yang dibangun. Jika terjadi tiga koalisi besar Koalisi 1 (Golkar, Nasdem, PPP, Hanura + PDIP), Koalisi 2 (Demokrat, PKB), dan Koalisi 3 (Gerindra, PKS, PAN) di atas kertas akan lebih menguntungkan Jokowi sebagai presiden petahana.

Dengan tingkat elektabilitas di bawah 50 persen Jokowi akan lebih diuntungkan dengan tiga pasangan calon. Sebaliknya jika dua pasangan calon, Jokowi akan kerja keras menaikkan elektabilitasnya. Tentu, semua juga bergantung siapa sosok yang menjadi lawan Jokowi. Jika nama lama, seperti halnya Prabowo Subianto yang menjadi lawan tunggal, Jokowi masih berpeluang memenangi pertarungan. Jika kemudian sosok baru yang muncul, seperti nama-nama yang selama ini beredar di hasil survey, bukan tidak mungkin peluang Jokowi meraih periode kedua kepresidennnya juga menipis. Kunci bagi Jokowi adalah mempertahankan pemilihnya sambil menggalang pemilih baru dengan kinerja dan prestasi kerja-kerja pemerintah. Kita tunggu saja !

Post a Comments
blog comments powered by Disqus