PDIP Calonkan Jokowi, Sebuah Kekhawatiran?

Comments 587 Views Views


 PDIP Calonkan Jokowi, Sebuah Kekhawatiran?

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mencalonkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019-2024 memiliki sejumlah makna. Namun, yang jelas keputusan ini menjawab analisis yang selama ini memandang partai berlambang kepala banteng ini galau dengan sang presiden.

Mengapa galau? Ya sejumlah fakta politik, diakui atau tidak, meneguhkan relasi antara Jokowi dan PDIP (baca : Megawati) mengalami pasang surut. Salah satu isu yang selama ini menjadi konsumsi publik adalah ketika Megawati memposisikan Jokowi sebagai petugas partai. Diksi petugas partai ini mengganggu publik. Bagaimanapun ketika Jokowi sudah menjadi presiden, mau tidak mau, sudah menjadi milik semuanya, bukan milik PDIP. Diksi petugas partai pun dipandang menggerus performa presiden sebagai institusi negara.

Pasang surutnya hubungan Jokowi-Megawati terlihat saat Kongres IV PDIP di Bali tahun 2015. Dalam pidato pembukaannya, Megawati menyinggung keberadaan “penumpang gelap” di pemerintahan Jokowi-JK melalui relawan tim sukses. Jokowi pun menanggapi enteng pidato sang ketua umum. Baginya, semuanya hanya masalah komunikasi.  "Kalau ada komunikasi baik antara pemerintah, partai dan dewan, saya kira semua persoalan bisa dipecahkan. Bisa dicarikan solusinya," kata Jokowi saat itu.

Kasus lain yang juga memicu relasi dingin Jokowi dan PDIP adalah soal blunder pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM terkait dwikewarganegaraannya. Pemilihan Archandra “dilawan” oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang merupakan menteri dari PDIP. 

Blunder pengangkatan Arcandra menunjukkan sinyal kurang solidnya dukungan Megawati, ketika Yasonna justru terkesan menyudutkan presiden dengan pernyataan penegasan bahwa Arcandra memiliki paspor AS. Hubungan Jokowi dan PDIP serta Megawati kembali solid saat pilkada DKI dimana keduanya sama-sama memberi sinyal dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. 

Kini, hubungan itu relatif terjaga dengan baik, meskipun masih diwarnai oleh sejumlah pertanyaan terkait kapan dukungan PDIP diberikan kepada Jokowi, mengingat sebagai partai pengusung utama Jokowi di pemilihan presiden 2014, PDIP terkesan cuek dan dingin dengan wacana pencalonan Jokowi. Bahkan dukungan Jokowi justru dimulai oleh Partai Golkar, Nasdem, PP, dan Hanura yang sejak awal menyatakan secara resmi dukungannya kepada presiden petahana ini.

Belum jelasnya sinyal dukungan PDIP terhadap Jokowi melahirkan sejumlah analisis. Pertama, PDIP masih mengkalkulasi seberapa kuat elektabilitas Jokowi, mengingat dalam sejumlah hasil survei tingkat keterpilihan Jokowi masih di bawah 50 persen. Kedua, analisis berkembang soal ini cara PDIP menaikkan posisi tawar kepada Jokowi. Bagaimanapun PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2014. Syarat pencalonan presiden yang tetap menggunakan ambang batas parlemen dengan menggunakan perolehan kursi di Pileg 2014, tentu membuat partai pemenang pemilu seperti PDIP menjadi faktor kuat.

Rasanya kedua analisis di atas ada benarnya. Putusan PDIP yang akhirnya resmi mencalonkan Jokowi di periode keduanya sebenarnya juga tidak lepas dari fenomena gencarnya partai politik mendukung Jokowi, seperti yang sudah dilakukan Partai Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura. Tentu, sebagai partai politik asal Jokowi, PDIP memiliki kekhawatiran tersendiri jika kemudian Jokowi solid dengan keempat partai yang mendukungnya di awal tersebut. PDIP tentu berhitung jika tidak mendukung Jokowi, dia akan kehilangan kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan. Apalagi keempat partai pendukung awal Jokowi tadi sudah cukup memenuhi syarat 20 persen kursi DPR. Artinya, tanpa PDIP pun, Jokowi sudah cukup dengan empat partai tadi.

Dengan “bergabung” mendukung Jokowi dan diumumkan di awal, sesuatu yang tidak biasa dalam tradisi PDIP (sekali lagi, baca : Megawati), yang biasanya mengumumkan last minutes, bisa dibaca ini sebagai hitungan partai cukup mendadak untuk mengumumkan calon presiden yang diusungnya. Mendadak mengumumkan, mungkin kata ini pas untuk mengambarkan langkah PDIP mencalonkan PDIP. Mengapa ini dilakukan? Dua hal di atas menjadi jawabannya. PDIP khawatir akan kehilangan Jokowi karena sejumlah survei menghasilkan tidak ada nama lain yang mampu menandingi Jokowi selain Prabowo. 

Tentu, dukungan PDIP ke Jokowi pasti disertai perhitungan yang matang. Salah satunya adalah soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Bagaimanapun sosok cawapres akan strategis karena berpeluang menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Dua nama yang kencang muncul dari PDIP adalah Budi Gunawan dan Puan Maharani. Nah, di soal inilah, diakui atau tidak, akan terjadi tarik menarik Jokowi dan PDIP bisa saja terjadi. Tentu, kondisi Jokowi saat ini berbeda ketika diksi “petugas partai” dikumandangkan. Jokowi sudah mengantongi empat partai yang sudah cukup mengantarkan Jokowi ke pilpres. Ibaratnya posisi tawar Jokowi sudah tinggi di hadapan PDIP. Tinggal publik menunggu,apakah akan terjadi psangan surut lagi Jokowi dan Megawati, terutama soal siapa calon wakil presiden yang dampingi Jokowi nanti. (Penulis: Yohan Wahyu, Sumber Foto: LINE)
 

Post a Comments
blog comments powered by Disqus