JR Saragih-Ance Selian Berlaga di Pilkada Sumut

Comments 177 Views Views


JR Saragih-Ance Selian Berlaga di Pilkada Sumut

SIPerubahan - Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah diumumkan Senin (12/02/2018) lalu di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo No 1 Medan.

Hasilnya dari tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumut periode 2019-2024, hanya dua pasangan bakal calon. Yakni, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diusung Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), dan Nasional Demokrat (NasDem), di mana dinyatakan lolos. Sedangkan, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus, yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga lolos. 

Sementara, pasangan JR saragih-Ance Selian yang diusung tiga partai politik yaitu, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dinyatakan tidak lolos. Dan mendengar keputusan KPU tersebut, JR Saragih pun menangis. Beliau tidak kuasa menahan tangis saat memberikan penjelasan kepada jurnalis setelah pencoretan namanya oleh KPU

KPUD Sumut mencoret pasangan JR Saragih-Ance Selian karena dinilai tidak memenuhi persyaratan. Legalisir ijazah milik JR Saragih bermasalah, dan tidak diakui Dinas Pendidikan. Tentu saja hal ini dianggap sebagai sebuah “permainan kotor” oleh pihak tertentu di tengah-tengah masih sangat buruknya birokrasi administrasi di negeri ini.

Bagaimana seorang lulusan akademi militer dan Bupati Simalungun dua periode ini masih dapat dinyatakan gugur sebagai calon gubernur hanya karena masalah ijazah SMA? Apakah Akademi Militer telah membuat kesalahan besar karena pernah menerima, mendidik dan meluluskan JR Saragih dari salah satu lembaga pendidikan kepemimpinan terbaik di Tanah Air dengan ijazah SMA yang illegal sebagai salah satu syarat pendaftaran?

Apakah KPUD Sumut juga telah melakukan kesalahan besar ketika JR Saragih dinyatakan lolos sebagai calon Bupati Simalungun untuk dua kali Pilkada?

Permasalahan ijazah JR Saragih sebenarnya telah pernah digugat ketika ia mencalonkan diri sewaktu pencalonan Bupati Simalungun pada 2015 lalu. Dan, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa ijazahnya sah (legal).

Tiga pekan kemudian, JR Saragih-Ance Selian memenangkan gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. Dengan putusan tersebut, JR Saragih bersama pasangannya dapat mengikuti Pilkada 2018. 

Anggota Komisioner Bawaslu Sumut, Hardi Munthe menyatakan bahwa “Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memerintahkan pemohon untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah bersama-sama termohon.”

Dalam putusan itu, JR Saragih diminta untuk menyerahkan fotokopi ijazah SMA miliknya yang telah dilegalisir ulang tersebut kepada KPU Sumut. Putusan ini harus dilaksanakan pemohon gugatan paling lama tujuh hari kerja usai putusan diketok.

"Memerintahkan KPU Sumut untuk membatalkan SK KPU Sumut tanggal 12 Februari 2018. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti tiga hari kerja," ujar Hardi.

Menurut Hardi, KPU Sumut wajib menindaklanjuti putusan sidang musyawarah gugatan JR Saragih-Ance Selian paling lama tiga hari kerja pasca putusan. Ia mengatakan, saat ini Bawaslu sedang menyiapkan berkas putusan musyawarah itu untuk kemudian disampaikan ke pemohon, yakni JR Saragih-Ance Selian, dan kepada termohon, KPU Sumut.

"Sesuai Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang sengketa, KPU provinsi wajib menindaklanjuti putusan paling lama tiga hari kerja," tutur Herdi kembali. 

Dalam pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilgub, dijelaskan putusan Bawaslu atas penyelesaian sengketa proses Pemilihan bersifat mengikat. Berdasarkan Ayat (1) Pasal 46, dijelaskan,  salinan putusan Bawaslu disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama dua hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.

Isi Putusan Lengkap Bawaslu Sumut

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan menilai Bawaslu Sumut bekerja baik dan profesional dalam memutuskan gugatan kader Demokrat. Menurut Hinca, proses pencalonan JR Saragih-Ance Selian yang awalnya salah telah diluruskan kembali. Ia menerangkan, Bawaslu Sumut mengambil keputusan ini secara hukum. Demokrat pun akan mematuhi hukum yang diputuskan oleh Bawaslu Sumut.

Berikut isi putusan lengkap Bawaslu Sumut yang dibacakan pimpinan sidang Hardi Munthe di kantor Bawaslu:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Memerintahkan pemohon untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah, bersama-sama dengan termohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan dokumen fotokopi ijazah SMA milik pemohon yang telah dilegalisir ulang tersebut kepada termohon dengan sebuah tanda terima khusus yang ditandatangani pemohon dan termohon.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menuangkan hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari instansi yang berwenang ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, termohon dan menjadi dasar bagi termohon untuk menentukan status keterpenuhan/kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan pemohon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut tahun 2018.
5. Terhadap amar putusan angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas, dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sejak putusan ini dilaksanakan oleh termohon.
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan SK KPU no: 07/PL.03.3Kpt/12/Prov/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan menerbitkan SK yang baru bilamana dari hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memerintahkan kepada termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak diputuskan.
8. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus