Jalan Terjal Partai Bulan Bintang


 Jalan Terjal Partai Bulan Bintang

SIPerubahan - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra masih dalam suasana hati yang berbahagia. Hal itu disebabkan PBB dinyatakan lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

Meskipun Yusril harus mengeluarkan tenaga ekstra setelah melalui sidang ajudikasi Bawaslu, akhirnya PBB resmi jadi peserta pemilu bernomor urut 19.

Lolosnya PBB sebagai peserta Pemilu 2019 dinyatakan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui sidang adjudikasi (4/3). Bawaslu akhirnya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. 

Menuju pemilu 2019, PBB telah memasang target. Targetnya adalah memperoleh suara sebanyak lima persen dan optimis mengusung Yusril sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Konspirasi Kejahatan KPU Terhadap PBB?

Yusril pun menegaskan akan siap melawan bila nanti KPU mengajukan banding atas putusan tersebut. Nampaknya KPU tidak akan melakukan langkah banding atas putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PBB ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kecuali KPU ingin dipermalukan dua kali. Yang harus dilakukan KPU yaitu menindaklanjuti putusan Bawaslu itu dengan menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Langkah ini dibuktikan dengan penetapakan oleh KPU atas resminya PBB menjadi peserta pemilu dan sudah dilakukan pemberian nomor urut untuk PBB.

“KPU dalam bekerja, salah satunya berdasarkan pada hukum. Putusan Bawaslu adalah hukum. Maka kami lebih mempertimbangkan dan menindaklanjuti putusan Bawaslu,” demikian kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Media Center KPU RI, Jakarta, belum lama ini. 

Berikutnya, KPU RI akan mengubah berita acara kelengkapan parpol peserta Pemilu 2019 dan memberikan status pada PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan Bawaslu.

Kemudian, KPU juga akan mengubah Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, tertanggal 17 Februari lalu, khusus bagian yang menetapkan PBB tidak memenuhi syarat dalam SK itu yang diubah statusnya diubah menjadi memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. 

Ketika KPU menyatakan PBB tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019, Yusril selaku Ketua Umum PBB menegaskan akan memasukkan gugatan sengketa penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Ia tidak terima dengan keputusan KPU yang menetapkan PBB tidak lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2019.

Yusril menduga ada konspirasi jahat, sehingga terdapat perubahan hasil pleno KPU Papua Barat dari yang sebelumnya memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS). Jika KPU mengatakan siap menghadapi gugatan, menurut Yusril, PBB memastikan berkali lipat siap melawan KPU. “Bahkan, kami juga siap memidanakan seluruh komisioner KPU jika mereka terlibat dalam konspirasi menggagalkan PBB. Konspirasi ini harus dibongkar,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya. 

Yusril memaparkan PBB telah mendapatkan bukti pleno KPU Papua Barat dimana menyatakan bahwa PBB MS di atas 75 persen kabupaten/ kota di sana. “Keputusan KPU Manokwari Selatan yang semula menyatakan PBB TMS di kabupaten tersebut sudah dikoreksi  KPU Provinsi Papua Barat,” kata Yusril.

Di tempat dan kesempatan berbeda, kerja KPU yang “kalah” melawan Yusril ini mengundang reaksi anggota DPR yang membawahi bidang dalam negeri. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU untuk mengevaluasi kerja KPU pasca-putusan Bawaslu yang meloloskan PBB dalam Pemilu 2019. Alasannya, KPU sempat menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Masih dari penuturan Amali, tahapan verifikasi faktual yang dilakukan KPU menjadi kesatuan dengan verifikasi di tingkat kabupaten atau kota. Ia menilai potensi masalah justru kerap muncul di tingkat kabupaten atau kota itu. ia pun meminta KPU maupun Bawaslu untuk memberi perhatian kepada anggota di bawahnya.

PBB Reborn 

PBB kembali terlihat terang.  Sejumlah dukungan simpatik mengalir di jejaring media sosial dari berbagai kalangan, terutama dari sejumlah Ormas Islam yang selama ini telah menjadi basis konstituennya. PBB kelihatannya telah kembali memikat hati umat Islam. Benarkah ini tanda-tanda PBB reborn (Setelah dua kali Pemilu 2009 dan 2014 mengalami paceklik politik)? 

Selain PBB, telah ada banyak partai berbasis konstituen muslim santri. Seperti, PKS, PPP, PKB dan PAN. Perolehan suara mereka tak terlalu banyak mengalami pasang-surut yang drastis, satu sama lain saling bergantian pindah posisi peringkat di setiap Pemilu dalam kisaran perolehan yang tidak terlalu jauh. Swing voters terjadi dalam lingkaran antar partai-partai berbasis Muslim santri tersebut. 

Jika selanjutnya PBB memperoleh kenaikan suara di Pemilu 2019 nanti, maka hampir bisa dipastikan itu yaitu berasal dari migrasi suara pemilih yang semula memilih partai berbasis Islam tersebut. Mungkin juga berasal dari pemilih partai "nasionalis", tapi jumlahnya tidak akan besar. 

Selanjutnya kehadiran partai Islam nampaknya akan tetap dibutuhkan bagi keberlangsungan NKRI. Partai Islam dan nasionalis akan saling memberi warna secara positif. Yang nasionalis kini banyak yang Islami, dan yang Islam juga tak kalah nasionalisnya. 

Ciri khas masing-masing tentu tetap ada dengan perbedaan kakakter ideologi dan latar belakang pemilih terhadap basis-basis kantung suaranya. Di antaranya, partai Islam dan partai nasional, keduanya saling menyeimbangkan, menjaga tegaknya Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbhinneka Tunggal Ika, diikat oleh "kontrak sosial" yang sudah disepakati bersama yaitu Pancasila.

Melalui partai Islam, kelompok Islam "bersyari'ah" dapat menyalurkan aspirasinya secara demokratis. Sementara ini, partai-partai Islam yang ada dinilai sudah mulai kehilangan orientasinya, terlebih lagi dengan berbagai kasus korupsi yang menimpa para pucuk pimpinannya. 

Menjadi Cawapres

Munculnya kembali PBB seolah menjadi alternatif bagi kelompok Islam "bersyari'ah" ini. Akankah terjadi migrasi suara ke Partai Bulan Bintang, dinamikanya masih akan berkelok tentunya, tapi kemungkinan besar akan seperti bola salju yang menggelinding dan semakin membesar.

Di saat yang sama, ini juga akan menjadi pentas bagi orang nomor satu PBB, Yusril Ihza Mahendra. Setelah Jusuf Kalla, Yusril menjadi tokoh berikutnya yang merepresentasikan politisi "santri" yang berwawasan modern dan moderat, diterima dengan baik di sayap kelompok Islam tradisionalis dan juga Islam modernis, serta memiliki komunikasi yang baik dengan kalangan nasionalis. 

Maka bukan tidak mungkin dia akan dilirik menjadi cawapresnya Jokowi atau Prabowo, atau bahkan bisa jadi kehadiran Yusril akan mendorong terbentuknya poros baru, bukan Jokowi, bukan pula Prabowo. Hal ini lebih menarik, walaupun tantangannya masih berat untuk mewujudkannya, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil dalam politik. 

Sederet nama lain juga telah beredar dari hasil survei semisal Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar, Sri Mulyani, dan lain sebagainya. Dalam survei berikutnya, diperkirakan nama Yusril akan muncul, sama seperti kemunculannya yang tiba-tiba menjelang Pilkada DKI 2017, meski kandas sebelum bertarung.

Mengharapkan menang besar tentu tidak ada salahnya. Namun, harus juga realistis bahwa PBB sendiri pada Pemilu 2014 hanya memperoleh 1,46 persen suara nasional sehingga tidak mencapai Parliamentary Threshold. Optimisnya, bila melihat respon positif publik terhadap PBB saat ini, maka ini dapat menjadi modal berharga untuk panen suara pada Pemilu 2019 mendatang. 

PBB nampaknya sedang berada dalam momentumnya yang cukup baik untuk bangkit. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer mengatakan, PBB menargetkan lima persen suara untuk Pemilu 2019. Sebuah target yang realistis. Dan, tidak menutup kemungkinan dapat melampaui target tersebut bila seluruh kader dan simpatisan partai bekerja secara keras, cerdas dan solid. Pemilu 1999, PBB tercatat pernah menduduki enam besar perolehan suara dibawah PAN, PKB, PPP, Golkar dan PDIP.

PBB reborn bisa saja benar-benar terjadi, menjadi sayap pelengkap bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama partai lainnya yang nasionalis, sehingga nilai-nilai keislaman dan nasionalisme terus terawat berjalan beriringan, menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus